Kersik Luwai adalah sebuah tempat dimana kekayaan hayati tersimpan dengan alami di tengah padang pasir yang sunyi.

Banyak juga orang yang berkata tempat itu adalah surga bagi berbagai spesies anggrek hutan. Sebuah taman ”Eden” yang dikelilingi hamparan pasir putih di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Dari bahasa Dayak Tunjung, salah satu etnis asli di Kutai Barat, nama tempat itu diambil. ”Kersik” berarti padang pasir, dan ”Luwai” sama dengan sunyi. Padang pasir yang sunyi, kurang lebih seperti itu menurut cerita orang-orang di sana.

Jalan tanah sepanjang 40 kilometer ke daerah itu sangat kering dan berdebu pada saat kami berkunjung kesana. Di sepanjang perjalanan, pandangan mata akan disuguhi pepohonan yang rimbun di ”Lembo” (kebun adat) dan tegakan pohon karet milik warga setempat yang terlihat berjejer rapi.

Sekumpulan bocah dan ibunya juga terlihat asyik menceburkan diri mereka ke sungai kecil di sana. Senyum dan canda tawa tersirat dari wajah mereka yang seperti tak peduli dengan terik matahari di siang itu.

Gerbang masuk ke Kersik Luwai dapat terlihat tidak jauh dari sungai. Di sana juga ada pos penjagaan dan bangunan pusat informasi.

Suasana terasa sepi dan lengang. Dari kejauhan terlihat ada sekelompok anak sekolahan yang keluar dari dalam kawasan itu.

”Jangan lupa untuk tidak mengambil apapun yang ada didalam sana baik benda mati atau hidup,” kata seorang dosen.

Tak guna menunggu, kami segera menyusuri jalan setapak menuju rimbunan pepohonan mencari anggrek alam. Tidak lupa kami menenteng kamera digital dan tas berisi air minum. Kami berharap bisa menjumpai dan merekam beberapa jenis anggrek yang mekar.

Heran bercampur bingung saat menyusuri jalan setapak berupa pasir putih yang sangat lembut di tengah kawasan hutan pegunungan. Kebingungan bertambah karena di atas hamparan pasir putih itulah pepohonan tumbuh.

Hamparan pasir putih ini tidak berada di tepi pantai, tetapi di tengah hutan pegunungan dengan ketinggian 135 meter dari permukaan laut (mdpl). Jaraknya pun ratusan kilometer dari pesisir.

Namun, rasa ganjil kami lupakan karena lebih bersemangat mencari anggrek. Tubuh harus membungkuk memasuki semak kerangas. Mata sibuk mencermati setiap tegakan mencari anggrek yang mekar sehingga patut direkam dengan kamera digital.

Padang Luwai merupakan nama kawasan konservasi seluas 5.000 hektar. Namun, luas kawasan pepohonan tempat tumbuh beragam anggrek ini cuma 17,5 hektar.

Di tempat itu tumbuh alami beragam jenis anggrek di bawah naungan rimbunan pohon yang dikelilingi hamparan pasir putih. Tiap jenis anggrek memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan jenis anggrek dari daerah lain.

Anggrek-anggrek alami di Padang Luwai tidak mudah ditemukan di tempat lain. Beberapa jenis bahkan endemik atau asli Kalimantan. Salah satu jenis yang sangat tersohor adalah anggrek hitam (Coelogyne pandurata) yang agak mudah ditemukan di bawah rimbunan pepohonan.

Sayangnya, saat itu pohon anggrek-anggrek tersebut sedang tidak berbunga karena kebanyakan hanya bisa dilihat mekar pada akhir tahun.

Dalam pencarian, kami juga menjumpai kantong semar (Nephentes sp). Tumbuhan ini menyerupai terompet yang memiliki rongga.

Kulit luar bagian rongga berwarna hijau atau merah. Kami juga menjumpai sarang tawon sebesar ban truk dengan diameter sekitar satu meter. Sarang berwarna coklat kehitaman itu bergantung di salah satu pohon.

Kantong semar jumlahnya banyak sekali dan tumbuh liar merambat di sela-sela tegakan pohon. Terdapat semacam lendir di dalam rongganya yang bisa menjerat serangga sehingga disebut-sebut memangsa dan mencerna serangga yang masuk ke dalamnya.

Kami juga menjumpai beberapa jenis anggrek yang belum mekar. Sayangnya, kami tidak bisa mengidentifikasi jenis-jenis yang kami temui itu. Namun, melihat sendiri keindahan Anggrek hitam yang mekar cukup menjadi pelipur rasa.

Pada tanggal 4 Februari 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 2 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan. Secara ringkas PP itu mengizinkan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambang, dan infrastruktur telekomunikasi dan jalan tol dengan tarif sewa seharga Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun. Waduw……muraaah banget !!!

Pembukaan tambang di hutan jelas akan menimbukan kerusakan permanen. Aktivitas penambangan memiliki daya musnah yang luar biasa. Tidak saja terjadi pada kawasan yang dibuka namun juga pada kawasan hilir yang ditempati oleh komunitas-komunitas masyarakat. Tidak kurang jalannya perekonomian di 25 kabupaten/kota akan terganggu dan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap 7 juta penduduk yang berada pada kawasan tersebut. Diperkirakan negara juga akan mengalami kerugian akibat hilangnya fungsi hutan lindung sebesar Rp. 70 triliun pertahun. Tidak sebanding dengan potensi PNBP sebesar Rp. 2,78 triliun yang diperoleh melalui PP tersebut. Secara pasti, PP ini akan meluluh lantakkan lebih dari 900 ribu hektar hutan lindung di Indonesia yang akan dilakukan oleh 13 perusahaan. PP ini sekaligus berpotensi untuk memuluskan jalan bagi 158 perusahaan tambang lainnya untuk mengobrak abrik 11,4 juta hektar hutan lindung lainnya. Semuanya bisa dilakukan dengan hanya membayar Rp. 300/m2.

Aduh….. tinggal nungguin aja kerusakan dari kebijakan itu bila bener-bener dilaksanain !

Argumen pemerintah bahwa PP ini hanya mengatur sewa menyewa dan ditujukan hanya kepada 13 perusahaan menjadi sangat membingungkan. Aktivitas penambangan tentu menabrak pengertian sewa menyewa. Fungsi hutan lindung yang hilang tidak dapat dikembalikan. Gunung yang tinggi akan dipapas habis dan tidak akan kembali lagi. Ini adalah PP jual beli. Bukan sewa menyewa. PP ini juga tidak menyebutkan bahwa aturan ini hanya ditujukan kepada 13 perusahaan yang ada sebagaimana klaim pemerintah sehingga terbuka lebar peluang 158 perusahaan lainnya untuk mengobrak abrik hutan lindung yang ada. Lebih membingungkan kala pemerintah menyebut bahwa PP ini justru untuk menyelamatkan hutan tersisa. Nyelamatin apanya duitnya apa kayunya ???. Mengapa harus mengorbankan 11,4 juta hektar hutan untuk menyelamatkan 50 an juta hektar hutan tersisa. Hingga disini, terjadi inkonsistensi komitment dimana pada pertemuan UNFCC di Bali pemerintah mengutarakan niatnya menjadi pionir dalam penurunan emisi global dengan melakukan gerakan penyelamatan kawasan hutan dengan PP no 2 tahun 2008 yang lalu. Peraturan ini memfasilitasi penghancuran hutan lindung secara masif dan besar-besaran.